Ketua TP PKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahra Bachyuni, SH Kunjungi Posyandu Bogenvile TK-Paud Di Desa Suak Putat Launching Penyerahan Plaksanaan Dokumen Angggaran Satuan Kerja Daerah Tahun 2023.Oleh PJ,Bupati Muaro Jambi PJ Bupati Bachyuni Deliansyah Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Anggota DPRD Muaro Jambi Agustian mahir.SH Gelar Reses Tampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Jambi Tulo. PJ bupati bachyuni deliansyah melepas tim sepak bola yang akan mengikuti turnamen Gubernur Cup 2023.

Home / Berita

Kamis, 5 September 2024 - 23:28 WIB

Terima Anugrah Pandu Negeri 2024 , Begini Penjelasan Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi

Radarmuarojambi.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mendapat penghargaan Anugrah Pandu Negeri 2024 dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) di Jakarta, Kamis 5 September 2024.

 

Anugrah Pandu Negeri 2024 diterima langsung oleh Pj Bupati Muaro Jambi Drs Raden Najmi.

 

Kepada Awak Media Pj Bupati Raden Najmi menyampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjadi keynote speaker dalam acara Anugerah Pandu Negeri 2024, di Jakarta, Kamis (05/09) tersebut.

BACA JUGA :  Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono Menghadiri Rapat Koordinasi Team Percepatan Penurunan Stanting Tahun 2024

 

Lebih lanjut Pj Bupati mengatakan pada kesempatan tersebut Menteri Anas mengapresiasi gelaran Anugerah Pandu Negeri yang menjadi ajang penilaian praktik governansi secara rutin setiap tahunnya.

“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian praktik dan tata kelola governansi terbaik dari Institute for Public Governance,” ujar Pj Bupati Raden Najmi.

 

Untuk diketahui Anugerah Pandu Negeri adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang berhasil melaksanakan praktik kinerja dan governansi yang baik di daerahnya.

BACA JUGA :  DPRD Kabupaten Muaro Jambi Menggelar Rapat Keputusan Dan Pendapat Akhir fraksi-fraksi Tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

 

Tema Anugerah Pandu Negeri 2024 adalah ‘Governansi dan Inovasi Daerah untuk Indonesia Unggul dan Berdaya Saing’. Tujuan dari gelaran ini adalah untuk mendorong pencapaian terbaik dalam governansi dan inovasi di daerah, guna meningkatkan daya saing yang berkelanjutan.

Anugerah ini juga katanya mencerminkan peran IIPG sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung reformasi sektor publik.

BACA JUGA :  Pj Bupati Muaro Jambi Drs Raden Najmi Melakukan Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan BPD Sekabupaten Muaro Jambi

 

IIPG percaya bahwa praktik governansi yang baik akan meningkatkan daya saing Indonesia, baik di tingkat regional maupun internasional, dengan menciptakan lingkungan sektor publik yang lebih inovatif dan efisien.

 

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Periode 2009 – 2014 sekaligus Ketua Dewan Penasihat IIPG Boediono; Ketua Umum IIPG Rudiantara; Inisiator IIPG (Ketua Umum IICD-IIPG 2012-2024) Sigit Pramono; Direktur Pelaksanaan IIPG Irham Dilmy; serta segenap tamu undangan lainnya.

(Radar)

Share :

Baca Juga

Berita

Sekda Budhi Hartono Membacakan Jawaban Pj Bupati Terhadap Rancangan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024

Berita

Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono Mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2024

Berita

Sekda Budhi Hartono Lantik Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024

Berita

Ketua Komisi l DPRD ,Ulil Amri Menghimbau Kepada Seluruh OPD Dilingkup Kabupaten Muaro Jambi.

Berita

PJ Bupati Bachyuni Deliansyah Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Berita

Dukungan Masyarakat Terus Menerus Mengalir Untuk Pasangan Paket BBS-JUN Di Pilkada Muaro Jambi.

Berita

Pj Bupati Muaro Jambi Drs Raden Najmi Membuka Pelatihan Bagi Satpol-pp Kabupaten Muaro Jambi

Berita

DPRD Kabupaten Muaro Jambi Menggelar Rapat Keputusan Dan Pendapat Akhir fraksi-fraksi Tentang Pengelolaan keuangan Daerah.